Sistem Penetapan Pendapatan dan Bonus pada Kinerja Karyawan King Fried Chicken Darussalam Menurut Konsep Ujrah pada Akad Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl

Perjanjian kerja dan implementasinya antara pekerja dengan pihak yang mempekerjakannya, prinsip imparsialitas dan keadilan mutlak dibutuhkan, termasuk dalam sistem evaluasi kinerja karyawan serta pemberian apresiasi, baik dalam bentuk gaji maupun bonus. Gaji lazimnya diberikan berdasarkan kontrak kerja, sedangkan bonus diberikan berdasarkan kebijakan owner franchise King Fried Chicken Darussalam dan pencapaian kinerja tertentu dari karyawan. Permasalahannya adalah bagaimana menilai kinerja karyawan dengan dengan omset usahanya, relasi antara penetapan pendapatan dan bonus dengan kinerja Karyawannya sebagai standar pendapatan karyawan, dan perspektif akad ijārah ‘ala al-‘amāl terhadap bonus atas kinerja karyawannya. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian deskriptif-analisis dan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja karyawan dinilai berdasarkan kedisiplinan, pelayanan, kerja sama tim, dan kontribusi terhadap peningkatan penjualan yang melalui pengamatan langsung oleh manajer terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari, tingkat tanggungjawab, kehadiran, serta kemampuan karyawan dalam mencapai target kerja yang telah ditetapkan perusahaan. Gaji diberikan sesuai dengan ketentuan didalam kontrak kerja antara karyawan dan pihak perusahaan, sehingga jumlah dan waktu pembayarannya telah ditentukan secara jelas sejak awal hubungan kerja, dan bonus diberikan berdasarkan pencapaian target usaha, serta kontribusi kerja yang ditunjukkan oleh masing-masing karyawan. Sistem pendapatan yang diterapkan telah memenuhi unsur dasar akad ijārah ‘alā al-‘amāl karena adanya kejelasan pekerjaan dan upah yang disepakati. Namun, mekanisme pemberian bonus belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan keadilan karena tidak dijelaskan secara rinci dalam kontrak kerja. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan perbedaan pemahaman di antara karyawan. Oleh karena itu, diperlukan aturan bonus yang lebih jelas agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah.