Tanggung Jawab BPBD Pidie Jaya dalam Penanggulangan Banjir dan Longsor 2025 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Penelitian ini mengkaji peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya dalam penanggulangan banjir 2025 lalu, serta menganalisis pelaksanaannya berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya kesenjangan antara tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana dengan kondisi pelayanan yang diterima masyarakat terdampak, khususnya pada aspek respons awal, distribusi bantuan, transparansi informasi, dan pemulihan pascabencana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan BPBD Kabupaten Pidie Jaya dan masyarakat terdampak, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen penanggulangan bencana, buku, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD telah menjalankan fungsi pemantauan, evakuasi, distribusi logistik, pendataan korban dan kerusakan, koordinasi, serta penanganan pascabencana. Distribusi bantuan logistik dinilai relatif berjalan, tetapi respons awal di sejumlah wilayah mengalami keterlambatan akibat terputusnya akses transportasi, komunikasi, listrik, keterbatasan personel dan peralatan. Transparansi informasi melalui media digital juga belum optimal. Pada tahap pemulihan, dari 20.187 rumah terdampak, sebanyak 3.069 unit atau 15,21% mengalami kerusakan berat, dengan 739 unit atau 24,08% diarahkan pada relokasi terpusat dan 2.330 unit atau 75,92% melalui relokasi mandiri. Pembangunan hunian tetap belum seluruhnya selesai. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan BPBD telah mencerminkan prinsip maslahah, hifz al-nafs, dan hifz al-mal, tetapi masih perlu diperkuat melalui penerapan prinsip amanah, keadilan, dan mas'uliyyah dalam pelayanan kebencanaan