Tinjauan Normatif Terhadap Konsekuensi Rangkap Jabatan di Aceh Perspektif Siyasah Syar’iyyah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dan implikasi rangkap jabatan di Aceh dalam perspektif hukum positif dan Siyasah Syar’iyyah. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) yang menggunakan jenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan yang terjadi di beberapa daerah di Aceh bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, menurunkan profesionalisme, menghambat efektivitas pelayanan publik, serta merusak prinsip-prinsip good governance. Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, rangkap jabatan dipandang bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan (al-'adl), profesionalisme (al-kafa'ah), dan kemaslahatan umum (mashlahah ammah), karena dapat mengurangi optimalisasi pelaksanaan tugas dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Aceh, Siyasah Syar’iyyah, ASN