Implementasi Kebijakan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Makanan Dan Minuman Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah : Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Penelitian ini berjudul ”Implementasi Kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan Minuman dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh”. Pajak daerah menjadi sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, penyediaan layanan publik, dan pengurangan ketergantungan dana transfer dari pusat. Salah satu objek pajak daerah adalah pajak makanan dan minuman. Kafe merupakan salah satu indikator penghasil PBJT terbesar di Kota Banda Aceh. Kepatuhan wajib pajak oleh masyarakat akan berdampak pada kenaikan pendapatan daerah hingga pembangunan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi PBJT makanan dan minuman dan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi PBJT makanan dan minuman pada kafe di Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan landasan teori oleh Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi data dari BPKK, peraturan perundang-undangan, peraturan BPKK, dan Instagram @keuangan_bna, dokumentasi, dan wawancara dengan jumlah informan 7 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pajak barang dan jasa tertentu makanan dan minuman di Kota Banda Aceh sudah berjalan sesuai dengan tupoksinya. Seperti telah adanya tapping box, sosialisasi ke beberapa tempat wajib pajak, dan menyediakan media agar mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi. Namun pada pelaksanaannya juga memiliki beberapa kendala yaitu kurangnya kepercayaan dari masyarakat, kurangnya sumber daya manusia dari BPKK pada bidang juru sita dan bidang pemeriksaan, kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melapor pajaknya, serta kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, PBJT, Tapping box, Pendapatan Asli Daerah, Kepatuhan Wajib Pajak, dan kafe