Kewenangan Baitul Mal Aceh Dalam Pemberian Kompensasi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Islam

Pasal 78 ayat (1) Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak memberikan kewenangan kepada Baitul Mal untuk membayarkan kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual apabila pelaku tidak memiliki kemampuan untuk membayar restitusi. Kendati demikian pada praktiknya Baitul Mal yang memiliki kewenangan tersebut tidak menjalankan kewenangannya, akibatnya anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan kompensasasi sebagaimana diatur dalam Qanun PPKTPA. Seharusnya kompensasi yang diterima oleh anak korban kekerasan seksual dapat dipergunakan untuk menghilangkan penderitaan yang diterima baik dari aspek fisik maupun psikologis. Oleh karenanya pembayaran kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual merupakan hal yang mendesak sebagai upaya pemerintah melindungi anak korban kekerasan seksual. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana peran dan tanggung jawab Baitul Mal dalam pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual ditinjau menurut hukum Islam ?, 2) Bagaimana mekanisme pemberian kompensasi oleh Baitul Mal kepada anak korban kekerasan seksual ?, 3) Bagaimana tinjauan siyasah idariyah terhadap pemberian kompensasi oleh Baitul Mal bagi anak korban kekerasan seksual ?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh tidak menjalankan peran dan tanggung jawabanya dalam hal pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual dikarenakan belum adanya aturan pelaksana. Tidak terdapat mekanisme pemberian kompensasi oleh Baitul Mal Aceh kepada anak korban kekerasan seksual, hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub). Tinjauan siyasah idariyah terhadap pemberian kompensasi oleh Baitul Mal Aceh kepada anak korban kekerasan seksual belum sesuai dengan konsep siyasah idariyah hal tersebut dikarenakan kelemahan struktur hukum, ketidaktersediaan dana ‘uqubat, dan lemahnya tata kelola administrasi.