Sanksi Pidana Uang Pengganti terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN BNA)

Korupsi tidak hanya telah merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai extra ordinary crime yakni kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hokum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen? Kedua, bagaimana mekanisme pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen? Ketiga, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen? Untuk memperoleh data skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekunder melalui penelitian kepustakaan dan guna memperoleh data primer melalui penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana BOMM SMK Negeri 1 Bireuen adalah karena terdakwa telah merugikan Negara. Kedua, mekanisme pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dengan cara melakukan Negosiasi (bermusyawarah) atau gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri terhadap Terpidana/Eks Terpidana. Ketiga, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti karena terpidana tidak memiliki uang untuk membayar uang pengganti, selain itu Majelis Hakim tidak menyetujui adanya hukuman tambahan pidana pembayaran uang pengganti. Kajian Hukum Islam terhadap kasus tindak pidana korupsi adalah pelaku korupsi dijatuhi sanksi takzir.