Penerapan Asas Legalitas Dalam Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku Dan Mebel Majelis Adat Aceh Menurut Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PN BNA)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena antara penerapan asas legalitas dan pemenuhan keadilan substantif dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan lembaga adat. Secara spesifik, kasus korupsi pengadaan buku dan mebel di Majelis Adat Aceh (MAA) menunjukkan kompleksitas tersendiri, di mana lembaga yang memiliki legitimasi kultural dan moral justru terjerat dalam penyalahgunaan anggaran publik. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan asas legalitas dalam putusan pengadilan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku dan Mebel di Majelis Adat Aceh. Sejauh mana penerapan asas legalitas dalam putusan pengadilan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku dan Mebel di Majelis Adat Aceh mencerminkan prinsip keadilan menurut teori keadilan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan putusan dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penerapan asas legalitas dalam Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tentang tindak pidana korupsi pengadaan buku dan meubel di Majelis Adat Aceh terlihat jelas, di mana majelis hakim mendasarkan putusan pada Pasal 3 dan Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 55 KUHP yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Namun, walaupun secara formal sesuai asas legalitas, putusan yang relatif ringan tersebut menimbulkan kritik karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dan kurang memberikan efek jera bagi masyarakat. Berdasarkan perspektif teori keadilan hukum putusan ini lebih menonjolkan aspek kepastian hukum daripada keadilan substantif. Vonis satu tahun penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian negara dan dampak sosial yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun asas legalitas dijalankan, prinsip keadilan distributif dan efek jera bagi masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, putusan tersebut sah secara normatif, tetapi masih menyisakan kritik dari segi keadilan hukum yang ideal