Efektivitas Peran Pemangku Adat dan Agama dalam Pencegahan Perkawinan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Kanan abupaten Aceh Singkil)

Perkawinan anak masih menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik perkawinan anak masih ditemukan yang ditandai dengan adanya permohonan dispensasi kawin. Dalam kondisi tersebut, pemangku adat dan tokoh agama memiliki peran penting dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan adat, keagamaan, dan pembinaan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemangku adat dan tokoh agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak serta menganalisis efektivitas peran tersebut dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Simpang Kanan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku adat dan tokoh agama telah menjalankan perannya dalam pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi, pembinaan, pemberian nasihat, ceramah, pengajian, serta kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Efektivitas peran tersebut tergolong cukup efektif, namun belum optimal, yang ditunjukkan dengan adanya kecenderungan penurunan permohonan dispensasi kawin dan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan. Meskipun demikian, upaya pencegahan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, pergaulan bebas, kondisi ekonomi, putus sekolah, kurangnya perhatian orang tua, rendahnya pemahaman keagamaan, serta belum adanya program pencegahan yang terstruktur dan berkelanjutan.