Analisis Policy Network dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kota Sabang

Peredaran rokok ilegal di kawasan perdagangan bebas Kota Sabang saat ini menjadi persoalan serius. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal (single case) dengan tujuan melihat bagaimana dinamika jaringan kebijakan pengawasan melalui indikator interaksi, negosiasi, dan kerjasama, sekaligus mengukur derajat keterlibatan aktor menggunakan teori Tangga Partisipasi. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur serta observasi. Hasil analisis menunjukkan adanya ketimpangan peran (top-heavy) akibat dominasi yang kuat dari Kantor Bea Cukai Sabang, Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Walikota sebagai aktor utama. Sementara itu, instansi daerah seperti Satpol PP serta pihak akademisi (UIN Ar-Raniry dan Universitas Gajah Mada) teridentifikasi memiliki kepentingan (interest) yang tinggi, namun tidak dibarengi dengan kekuatan (power) kewenangan yang mampu. Temuan penelitian mengungkap bahwa jaringan pengawasan berada dalam status tidak aktif atau jaringan dormant akibat ganjalan administratif lokal. Secara keseluruhan, keterlibatan para aktor berhenti pada anak tangga kedua, yaitu sebatas tingkat kosultasi (Participation by Consultation). Kondisi ini menandakan koordinasi yang berjalan baru menyentuh formalitas komitmen di atas kertas dan belum menjelma menjadi aksi operasional bersama di lapangan. Sebagai solusinya, diperlukan sinergi regulasi multi-tahun melalui pembentukan satgas terpadu permanen demi membangun kemitraan yang setara dan berkelanjutan.