Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hasil sedimentasi, yang dapat digunakan untuk kebutuhan dalam negeri maupun diekspor dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini menimbulkan berbagai tanggapan karena di satu sisi berpotensi memberikan manfaat ekonomi serta mendukung pembangunan nasional, tetapi di sisi lain dikhawatirkan menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap regulasi tersebut dari perspektif siyasah syar'iyyah sebagai salah satu pendekatan dalam hukum tata negara Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis substansi pengaturannya serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iyyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang- undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini bertujuan menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya laut dengan perlindungan lingkungan. Namun, pelaksanaannya berpotensi menimbulkan abrasi pantai, kerusakan ekosistem laut, serta mengganggu mata pencaharian masyarakat pesisir apabila tidak diawasi secara efektif. Dalam perspektif siyasah syar'iyyah, kebijakan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan kerusakan (mafsadah) agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.