Analisis Putusan PTUN Banda Aceh No. 50/G/2019 Tentang Kasus Kepemilikan Sertipikat Tanah Berganda Dalam Persektif Siyasah Idariyah

Kepemilikan merupakan suatu penguasaan seseorang terhadap sesuatu barang atau harta benda baik yang dimiliki secara riil maupun secara hukum. Dalam Islam segala sesuatu yang berharga di dunia ini hanya kepemilikan Allah SWT, BPN memiliki peranan yang penting dalam proses pendaftaran tanah hingga mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis formal dengan menggunakan konsep- konsep dalam ilmu hukum dan Fiqh dalam melakukan gabungan keduanya dapat dilihat melalui perspektif putusan hakim pada putusan PTUN Banda Aceh No.50/G/2019 tentang kasus kepemilikan bersertifikat tanah berganda dalam perspektif siyasah idariyah. Sehingga fokus kajian skripsi ini terkait, pertama bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan PTUN Banda Aceh No.50/G/2019 tentang kasus kepemilikan bersertifikat tanah berganda, kedua bagaimana interpretasi hukum oleh hakim PTUN Banda Aceh dalam mengambil keputusan terkait kasus kepemilikan bersertifikat tanah yang diterbitkan di atas tanah sebelumnya, ketiga bagaimana tinjauan siyasah idariyah dalam penyelesaian sengketa kepemilikan bersertifikat tanah berganda dalam putusan PTUN Banda Aceh No. 50/G/2019. Pertimbangan hakim merupakan dasar atas hakim untuk menjatuhkan suatu putusan pengadilan yang harus didasarkan pada teori dan hasil dari penelitian yang saling berkaitan sehingga hasil penelitian yang seimbang dan maksimal dalam tataran teori dan praktik. Putusan Hakim mengenai sertifikat berganda memiliki berbagai hukum yang penting baik bagi pihak yang bersengketa maupun dalam konteks administrasi pertanahan secara umum. BPN yang berwenang dalam mengeluarkan sertifikat hak atas tanah dan yang menyebabkan keluarnya putusan PTUN atas batalnya suatu sertifikat tanah, dan peradilan Tata Usaha Negara yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam sengketa pembatalan sertifikat tanah.