Peran Bawaslu Kota Banda Aceh Dalam Pengawasan Politik Uang Terhadap Pemilihan Anggota Legislatif Menurut Perspektif Siyasah Idariyah

Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam demokrasi, namun praktik politik uang masih marak terjadi dan merusak integritas pemilu. Kondisi ini juga ditemukan dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Banda Aceh. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (1) bagaimana peran dan bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Banda Aceh terhadap praktik politik uang pada Pemilu 2024? dan (2) bagaimana pandangan siyasah idariyah terhadap praktik serta pengawasan politik uang tersebut? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan siyasah idariyah, serta dilengkapi dengan wawancara terbatas. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap undang-undang, literatur fiqh siyasah, serta laporan Bawaslu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Banda Aceh melaksanakan pengawasan melalui strategi pencegahan, penindakan, pembentukan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), edukasi politik, pengawasan partisipatif, pemanfaatan aplikasi GOWASLU (Gerakan Pengawasan Pemilu), dan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Dalam perspektif siyasah idariyah, peran Bawaslu sejalan dengan konsep wilayah al-hisbah, yaitu lembaga yang bertugas menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, menjaga kemaslahatan umum, dan mencegah risywah (suap/politik uang) yang jelas dilarang dalam Islam. Kesimpulannya, pengawasan yang dilakukan Bawaslu sangat vital dalam menjaga keadilan dan integritas Pemilu. Meskipun demikian, Bawaslu masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan regulasi, dan minimnya partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi politik masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan pemilu yang bersih sesuai prinsip demokrasi dan nilai-nilai siyasah idariyah.