Politik Lingkungan dan Krisis Ekologi Analisis Kebijakan dan Penegakan Hukum terhadap Tambang Emas Ilegal di DAS Siron Aceh Besar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengendalian tambang emas ilegal, efektivitas penegakan hukum, serta dampak aktivitas pertambangan ilegal terhadap krisis ekologi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Siron, Aceh Besar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap informan yang meliputi staf Dinas Lingkungan Hidup, aparat penegak hukum, aktivis lingkungan, penambang aktif, dan masyarakat lokal. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan landasan teori politik lingkungan Andrew Dobson, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, dan teori krisis ekologi Fritjof Capra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah belum optimal karena pendekatan yang dilakukan masih bersifat persuasif tanpa disertai solusi alternatif mata pencaharian yang konkret. Minimnya sarana pengawasan, juga lemahnya koordinasi antarinstansi. Aktivitas pertambangan ilegal telah menyebabkan krisis ekologi berupa perubahan morfologi sungai, pencemaran air, penurunan keanekaragaman hayati, serta dampak sosial ekonomi masyarakat. Faktor kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja menjadi pendorong utama yang membuat masyarakat tetap menjalankan aktivitas ilegal tersebut. Penelitian ini merekomendasikan pergeseran paradigma kebijakan menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan kapasitas pengawasan, rehabilitasi ekosistem, serta koordinasi lintas sektoral yang lebih efektif.