Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Berkostum Karakter Pertunjukan Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial (Studi Dinas Sosial Kota Banda Aceh)

Afdhalul Mubarraq, 220106121 (2026) Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Berkostum Karakter Pertunjukan Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial (Studi Dinas Sosial Kota Banda Aceh). Constituo: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik, 5 (2). pp. 1-11. ISSN 2961-8983 (Submitted)

[thumbnail of Pengemis dan Gelandangan, Kostum Karakter Pertunjukan, Dinas  Sosial.] Text (Pengemis dan Gelandangan, Kostum Karakter Pertunjukan, Dinas Sosial.)
LoA dan Artikel_watermark.pdf - Submitted Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji maraknya fenomena pengemis dan gelandangan berkostum karakter di Kota Banda Aceh sebagai strategi ekonomi baru di ruang publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanggulangan fenomena pengemis dan gelandangan berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, serta mengidentifikasi peran dan kendala Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan yuridis-empiris (sosiologi hukum dan studi kasus), data dihimpun melalui wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan Teori G.P Hoefnagels. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kostum karakter secara substansial tetap memenuhi unsur mengemis sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2013, sehingga tidak ada kekosongan hukum. Dinas Sosial bersama Tim Reaksi Cepat melakukan penanggulangan terpadu yang memisahkan aspek penertiban represif oleh Satpol PP, rehabilitasi humanis di Rumah Singgah, pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja bagi warga lokal, pemulangan warga pendatang, serta penindakan tegas eksploitasi anak hingga pencabutan hak asuh. Namun, penegakan hukum terhambat oleh lemahnya efek jera dari sanksi non penal yang memicu residivisme, budaya kedermawanan masyarakat yang berakar pada nilai keagamaan, serta keterbatasan kapasitas dan alokasi anggaran fasilitas penampungan. Sebagai alternatif solutif, diperlukan reformasi kebijakan melalui penyusunan regulasi baru yang mengamanatkan pembentukan pusat rehabilitasi terpadu berkonsep pembinaan terisolasi (closed-care) untuk memutus rantai ketergantungan ekonomi jalanan secara menyeluruh.

Item Type: Article
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 360 Social Problems and Services (Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial) > 362 Masalah dan pelayanan kesejahteraan sosial > 362.5 Masalah Pelayanan bagi orang Miskin
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Afdhalul Mubarraq
Date Deposited: 01 Sep 2026 04:23
Last Modified: 01 Sep 2026 04:23
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/60810

Actions (login required)

View Item
View Item