Kedudukan dan Peran Kepemimpinan Lembaga Wali Nanggroe dalam Pemerintahan dan Adat Aceh menurut Pandangan Imam Al-Mawardi

Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai lembaga kepemimpinan adat memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam kehidupan masyarakat Aceh, tetapi belum banyak dikaji dari perspektif hukum tata negara Islam, khususnya teori imamah Imam Al-Mawardi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan peran Lembaga Wali Nanggroe dalam pemerintahan dan adat Aceh berdasarkan pandangan Imam Al-Mawardi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah teori, gagasan, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan peran Lembaga Wali Nanggroe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan adat yang independen dan berwibawa serta berada di luar struktur pemerintahan formal. Lembaga ini berperan meninggikan dīn al-Islām, mempersatukan masyarakat Aceh, melaksanakan pembinaan, taqnīn, dan pengawasan, serta mendorong terwujudnya keadilan dan kemakmuran. Dalam perspektif Imam Al-Mawardi, kedudukan dan peran tersebut memiliki relevansi dengan konsep imamah, terutama dalam menjalankan fungsi ḥirāsat al-dīn atau menjaga agama, memelihara kemaslahatan umat, memperkuat persatuan masyarakat, serta memberikan nasihat dan pembinaan kepada pemimpin dan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar karena Wali Nanggroe tidak memiliki otoritas politik dan pemerintahan sebagaimana imam dalam teori Al-Mawardi, tetapi berfungsi sebagai pemimpin moral, sosial, dan kultural. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai kepemimpinan Islam dapat diadaptasikan ke dalam kelembagaan adat modern tanpa harus diwujudkan dalam bentuk kekuasaan politik formal. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara Islam, hukum adat, dan pemerintahan daerah dalam konteks kekhususan Aceh.