Sistem Proteksi Dan Perawatan Aset Museum di Aceh Oleh Instansi Terkait Menurut Konsep Milk Al-Daulah (Studi Kasus Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh)

Penelitian ini mengkaji sistem proteksi dan perawatan aset museum di Aceh oleh instansi terkait dengan tinjauan konsep milk al-daulah. Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh merupakan aset budaya yang berada di bawah penguasaan negara dan memiliki nilai historis, edukatif, serta sosial yang harus dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah Aceh dalam perawatan aset Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh, Sistem Proteksi Risiko Pada Keberlangsungan Perawatan dan Keterjagaan Aset Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh, serta Konsep Milk Al-Daulah dalam Perspektif Perlindungan Aset Budaya dan Sejarah di Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Kepala Seksi Preparasi dan Konservasi Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh beserta pihak terkait, serta dokumentasi, kemudian dianalisis dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsep milk al-daulah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem proteksi dan perawatan aset pada Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh telah dilaksanakan melalui kegiatan perawatan, perlindungan, pelestarian, dan pengadaan koleksi sesuai dengan tugas dan fungsi instansi pengelola. Ditinjau dari konsep milk al-daulah, aset koleksi museum merupakan harta milik negara yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan pendidikan sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk merawat, memelihara, dan melindunginya demi kemaslahatan publik. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), sehingga menghambat beberapa program konservasi, pengembangan koleksi, dan peningkatan sistem perlindungan aset bahwa pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pengelolaan aset publik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam undang-undang dan konsep milk al-daulah dengan implementasi pengelolaan museum di lapangan.