Peran Pemerintah Pada Pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025 Di Kota Banda Aceh

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya berbagai persoalan dalam pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi sebagian armada pengangkutan, tingginya volume sampah, serta belum meratanya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam kondisi tersebut, pemerintah memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah melalui komunikasi, penyediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta koordinasi antaraktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025 serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, pemerintah gampong, pengelola bank sampah, serta masyarakat. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah menjalankan perannya melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pelayanan pengangkutan sampah, penyediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana, pembinaan bank sampah, serta koordinasi dengan pemerintah gampong dan masyarakat. Dari aspek sumber daya, pemerintah juga menyediakan armada pengangkutan dan melakukan pengadaan dua unit excavator dengan nilai Rp3.899.430.000 untuk mendukung pengelolaan sampah di TPA Gampong Jawa. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain kondisi sebagian armada yang belum optimal, keterbatasan sarana dan sumber daya, tingginya volume sampah, belum meratanya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta koordinasi antaraktor yang masih perlu diperkuat. Dengan demikian, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menjalankan perannya dalam Pengelolaan Bebas Sampah Tahun 2025, tetapi masih diperlukan penguatan pada aspek komunikasi, sumber daya, koordinasi, pengawasan, serta partisipasi masyarakat agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan berkelanjutan.