KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG DAN ASET DAERAH KOTA BANDA ACEH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan Aset Daerah Kota Banda Aceh, khususnya pada aspek penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah melalui mekanisme lelang, hibah, dan pemusnahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah, seperti ketidaksesuaian data aset, kurang optimalnya pemanfaatan aset, serta proses administrasi penghapusan aset yang masih memerlukan waktu cukup panjang.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Banda Aceh pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah yang efektif membutuhkan penguatan sistem administrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengawasan yang lebih optimal guna mewujudkan tata kelola aset daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien di Kota Banda Aceh.Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pengelolaan Aset Daerah, Barang Milik Daerah, Penghapusan Aset, Banda Aceh