Modernisasi Manajemen Kearsipan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh

Modernisasi manajemen kearsipan sangat penting untuk membantu menjalankan tugas administrasi pemerintahan dengan lebih baik dan mewujudkan sistem pengelolaan yang baik. Arsip digunakan sebagai bukti resmi mengenai kegiatan administrasi dan juga menjadi sumber informasi yang diperlukan dalam membuat keputusan. Namun, kenyataannya pengelolaan arsip yang dinamis di berbagai lembaga pemerintah masih menghadapi berbagai masalah, seperti rendahnya kesadaran para pegawai, tidak memadainya fasilitas penyimpanan arsip, serta tidak maksimalnya penggunaan teknologi informasi. Situasi yang sama terjadi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, di mana dokumen masih belum teratur, sistem penyimpanan belum sesuai dengan klasifikasi yang standar, dan belum ada ruang khusus untuk menyimpan arsip. Penelitian ini bertujuan untuk memahami cara modernisasi manajemen kearsipan dilakukan di DPMG Aceh serta menganalisis hambatan yang muncul dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Banda Aceh. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles & Huberman yang terdiri dari tiga tahap: pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas dan benar tentang kondisi sebenarnya dalam upaya memodernisasi manajemen kearsipan di lingkungan DPMG Aceh, termasuk aspek penataan, penyimpanan, dan pengawasan terhadap arsip. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menemukan hal-hal yang menghambat dalam pengelolaan arsip, seperti ketidakcukupan sarana dan prasarana, kurangnya pegawai yang ahli dalam arsip, serta kurangnya penggunaan teknologi informasi. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi DPMG Aceh dalam memperbaiki sistem kearsipan agar lebih baik, lebih cepat, dan sesuai dengan prinsip transparansi serta tanggung jawab kepada masyarakat.