Kebebasan Pers Menurut Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PUU-XXIII/2025)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan terhadap kebebasan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Permasalahan muncul karena frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers belum memberikan kejelasan mengenai bentuk dan batas perlindungan hukum terhadap wartawan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Hal ini kemudian menjadi dasar diajukannya pengujian terhadap ketentuan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, dengan tetap memperhatikan kedudukan pers dalam negara hukum dan demokrasi. Putusan tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip Siyasah Dusturiyah, khususnya prinsip keadilan (al-'adalah), persamaan (al-musawah), kebebasan (al-hurriyah), dan kemaslahatan (maslahah). Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PUU-XXIII/2025 memperkuat perlindungan hukum terhadap kebebasan pers serta sejalan dengan prinsip keadilan, kebebasan, persamaan, dan kemaslahatan dalam Siyasah Dusturiyah.