Analisis Sistem Penyelesaian Kewajiban Pihak Mitra Usaha pada Konsesi Proyek Konstruksi oleh PT Dira Lam Berkah Menurut Konsep Ijārah ‘Ala al-Amāl

Hubungan kerja yang didasarkan pada kesepakatan perjanjian untuk pelaksanaan suatu pekerjaan secara fiqhiyyah dikategorikan sebagai akad ijārah ‘alā al-‘amāl, yang melekat hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus direalisasikan secara tepat waktu guna menjaga kepentingan dan keberlangsungan perjanjian kerja. Dalam kerjasama PT Dira Lam Berkah (subkontraktor) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (pemegang konsesi) memiliki kesepakatan yang mengatur pembayaran termin berdasarkan SPK. Namun, dalam pelaksanaannya masih terjadi disparitas antara kesepakatan awal dan realisasi pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tunggakan pembayaran kewajiban oleh PT Adhi Karya kepada PT Dira Lam Berkah, mengkaji mekanisme penyelesaian kewajiban pembayaran yang ditempuh dalam rantai konsesi, serta meninjau kesesuaian penyelesaian tersebut dengan konsep ijārah ‘alā al-‘amāl. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan jenis penelitian deskriptif, dan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tunggakan pembayaran berasal dari gangguan arus kas berjenjang dalam rantai konsesi: keterlambatan piutang owner kepada PT Adhi Karya berdampak pada tersendatnya pembayaran PT Adhi Karya kepada PT Dira Lam Berkah, yang pada akhirnya turut memengaruhi hak pembayaran pekerja dan vendor di tingkat pelaksana lapangan yang menjadi tanggungan PT Dira Lam Berkah. Penyelesaian kewajiban tersebut ditempuh melalui tiga mekanisme, yaitu penagihan nonlitigasi, pemberian kasbon, serta addendum SPK, yang menunjukkan keterkaitan erat antara skema reschedule pembayaran dengan pemenuhan hak pembayaran PT Dira Lam Berkah selaku mitra usaha. Dalam perspektif ijārah ‘alā al-‘amāl, penyelesaian sengketa pembayaran antara PT Adhi Karya dan PT Dira Lam Berkah secara formal telah tuntas, namun disparitas (ketidaksesuaian) antara kesepakatan SPK dan realisasi pembayaran mengindikasikan perlunya penguatan jaminan pembayaran dan pembagian risiko guna mewujudkan kesesuaian yang utuh antara kesepakatan dan pelaksanaannya bagi PT Dira Lam Berkah.