Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2016/Mahkamah Syar'iyah.Bna)

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang berhak ternyata menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh hukum syara’ maupun yang bertentangan dengan hukum syara’. Pada kasus seperti ini hakim berhak menikahkannya setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Penelitian ini akan mengkaji putusan perkara permohonan wali adhal di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang permohonan wali adhal dalam Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna, serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perkara permohonan wali adhal dalam Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna. metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan wali adhal dalam Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna, adapun pertimbangan hakim tentang permohonan wali adhal Nomor 0156/Pdt.P/2016/Ms.Bna yaitu Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, sedangkan tinjauan Hukum Islam terhadap perkara ini yaitu Pasal 19 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.