Analisis Agile Governance Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Aceh Dalam Pencegahan Dan Penanganan Hoaks Di Media Sosial Aceh

Penyebaran hoaks di media sosial menjadi tantangan serius bagi tata kelola pemerintahan di Era digital, termasuk di Provinsi Aceh yang mencatat temuan kasus hoaks fluktuatif setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui tata kelola pemerintah dan kebijakan strategis, serta tantangan dan hambatan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh dalam mencegah penyebaran hoaks di media sosial melalui pendekatan Agile Governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif, dianalisis melalui enam indikator Agile Governance yang dikembangkan oleh Luna, Kruchten, dan Moura, yaitu Good Enough Governance, Business-Driven, Human Focused, Based on Quick Wins, Systematic and Adaptive Approach, serta Simple Design and Continuous Refinement. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Diskominsa Aceh, masyarakat lintas usia, media komparatif, dan content creator. Hasil penelitian menunjukkan Diskominsa Aceh telah membangun fondasi kelembagaan cukup baik, seperti kanal aduan konten dan program Kelompok Informasi Kampung (KIG), namun implementasinya masih parsial dan bergantung pada kewenangan Komdigi pusat. Tantangan utama justru bersumber dari faktor internal kelembagaan, seperti lemahnya sistem kerja adaptif dan belum adanya tim Agen Perubahan formal, sementara aktor non-formal seperti content creator justru menunjukkan praktik yang lebih adaptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Agile Governance di Diskominsa Aceh masih berada pada tahap transisi menuju tata kelola yang gesit dan adaptif. Kata Kunci: Agile Governance, Diskominsa Aceh, Hoaks, Media Sosial, Tata Kelola Pemerintah