Analisis Stakeholder Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh

Fenomena gelandangan dan pengemis masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang memerlukan penanganan secara terpadu melalui keterlibatan berbagai stakeholder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri atas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), gelandangan dan pengemis, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh dilakukan melalui kolaborasi antara Dinas Sosial, Satpol PP, masyarakat, dan gelandangan serta pengemis sebagai penerima manfaat. Dinas Sosial berperan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial melalui assessment, pembinaan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan remigrasi, sedangkan Satpol PP berperan dalam melakukan penjangkauan, penertiban, pendataan, serta pendampingan secara persuasif. Masyarakat turut berperan dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah melalui partisipasi dan kepedulian terhadap permasalahan sosial. Namun, pelaksanaan penanganan masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain masih adanya pengemis yang kembali ke jalan setelah mendapatkan pembinaan, kesulitan memperoleh informasi yang akurat pada proses assessment, beragamnya latar belakang gelandangan dan pengemis, keterbatasan ekonomi dan kesempatan kerja, serta masih adanya masyarakat yang memberikan uang secara langsung kepada pengemis. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh telah melibatkan berbagai stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi antarlembaga, pengembangan program pemberdayaan yang berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah.