Penerapan Pembiayaan Murabahah pada UPK Eks PNPM di Kabupaten Pidie Perspektif Fiqh

Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Unit Pengelola Keuangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (UPK Eks PNPM) Kabupaten Pidie semestinya sejalan dengan fiqh mu’amalah dan fatwa DSN-MUI tentang murabahah, agar terwujudnya nilai keadilan, transparansi, saling meridhai dan terciptanya kenyamanan serta ketentraman. Dalam realitasnya, penerapan murabahah masih belum sejalan dengan fiqh mu’amalah dan fatwa DSN-MUI tentang murabahah, objek murabahah yang merupakan esensi akad belum dimiliki, penetapan margin masih mengacu pada bunga, ketiadaan mitigasi penyelelesaian sengketa dan Dewan Pengawas Syari’ah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan pembiayaan murabahah pada UPK Eks PNPM kabupaten Pidie perspektif fiqh mu’amalah dan fatwa DSN-MUI tentang murabahah, Mengapa UPK Eks PNPM menetapkan margin dengan mengacu pada pentunjuk teknik operasional SPP UPK-PNPM yang berbasis bunga serta bagaimana rekonstruksi akad pembiayaan murabahah pada UPK Eks PNPM Kabupaten Pidie yang sejalan dengan fiqh mu’amalah dan fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-normatif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah pada UPK Eks PNPM kabupaten pidie tidak sejalan dengan fiqh Mu’amalah dan fatwa DSN-MUI tentang murabahah, dikarenakan objek murabahah yang ditransaksikan belum dimiliki dan pembebanan biaya lain diluar iuran murabahah secara sepihak oleh lembaga. Penetapan margin dilakukan dengan mengacu pada petunjuk teknik operasional (PTO) SPP UPK-PNPM yang berbasis bunga, hal ini dilakukan karena lembaga belum memiliki dokumen kebijakan dan SOP murabahah berbasis syari’ah. Formulasi pembiayaan murabahah dirumuskan mempedomani konsep jual beli murabahah fiqh mu’amalah dan fatwa DSN-MUI tentang murabahah yang memuat nilai keadilan, transparansi, melindungi semua pihak dan mengedepankan aspirasi peserta musyawarah. Penentuan margin dibahas dalam forum musyawarah dengan mengedepankan prinsip ekonomi syari’ah, penerapan akad hibah/hadiah dan mempertimbangkan faktor ekonomi lainnya agar sejalan dengan nilai an tardhin minkum (saling meridhai) dan ta’awun (saling membantu).