Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak: Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor 336/PDT.G/2025/MS.LSK.

Hak asuh anak (hadhanah) merupakan salah satu persoalan yang timbul setelah terjadinya perceraian dan berkaitan erat dengan pemenuhan hak serta kepentingan terbaik bagi anak. Persoalan ini menjadi lebih kompleks ketika anak telah mencapai usia mumayyiz dan dapat menentukan pilihan mengenai pengasuhnya. Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor 336/Pdt.G/2025/MS.Lsk. yang memberikan hak asuh anak perempuan berusia 14 tahun kepada ibu, meskipun ibu diketahui melakukan pernikahan tidak tercatat ketika perkawinan sebelumnya masih berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh, kesesuaiannya dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menempatkan peraturan perundang-undangan, hukum Islam, dan putusan pengadilan sebagai dasar utama analisis. Penelitian ini juga didukung wawancara dengan hakim yang menangani perkara untuk memperoleh penjelasan lebih mendalam mengenai pertimbangan yang tidak seluruhnya tercantum dalam putusan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan usia mumayyiz, pilihan anak untuk tinggal bersama ibu, kedekatan emosional, kondisi pengasuhan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Pernikahan tidak tercatat yang dilakukan ibu tidak menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan hak asuh karena hakim mempertimbangkan kondisi pengasuhan dan kepentingan anak secara menyeluruh.