Unsur Al-Ḥirz dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Harta Suami Atau Istri (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i)

Pencurian dijatuhi hukuman hadd potong tangan ketika salah satu unsur, yakni al-Hirz terpenuhi. Persoalan muncul ketika pelakunya adalah suami atau istri, karena harta yang menjadi objek pencurian berada dalam satu rumah dan memiliki akses yang relative bebas, sehingga timbul ketidakjelasan apakah pengambilan tersebut termasuk bentuk pencurian atau tidak. Hal ini mendapat sorotan tajam dikalangan ulama, dalam penelitian ini terkhusus mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i. Sehingga timbul pertanyaan dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pendapat mazhab Maliki dan Syafi’i tentang unsur al-ḥirz sebagai pencurian keluarga?. 2. Bagaimana metode istinbath hukum serta dalil yang digunakan kedua imam mazhab tersebut untuk menentukan hukuman pencurian harta terhadap suami atau istri?. 3. Apa yang menjadi sebab perbedaan pendapat terhadap penentuan hukumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yang berjenis komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Unsur ḥirz menurut mazhab Maliki dinilai dengan bentuk penyimpanan fisik, sedangkan mazhab Syafi’i menilainya berdasarkan keumuman masyarakat dalam menilainya. 2. Dalam hal penjatuhan hukuman mazhab Maliki tetap berpegang teguh pada QS Al-Maidah sebagai dasar hukum dengan catatan semua unsur sariqah terpenuhi maka hukumannya tetap qath' sedangkan mazhab Syafi’i tidak ada ijma’ dalam kalangan mazhabnya sehingga terpecah menjadi beberapa pendapat mengenai permasalah ini, salah satunya pendapat jika yang mencuri suami maka tangannya dipotong dan jika istri yang mencuri maka tangannya tidak dipotong, dalam pendapat tersebut dikuatkan oleh dalil hadis tentang Riwayat Hindun binti Utbah. 3. Adapun yang menjadi sebab perbedaan pendapat diantara kedua mazhab adalah cara memahami dalil, Syafi’i menjadikan dalil Hindun binti Utbah sebagai kebolehan mengambil harta suami, sedangkan Maliki menganggap dalil tersebut adalah kewajiban nafkah. Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah mengkaji pendapat, dalil, metode istinbath serta sebab perbedaan dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i.