Kebijakan Dinas syari’at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana ikhtilat (Analisis Teori Sadd Al-Żarī’ah)

ABSTRAK

Nama/Nim : Nurul Atikah/140104007
Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Kebijakan Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ikhtilat (Analisis Teori Sadd Al-Żarī’ah
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 60 lembar
Pembimbing I : Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., MM
Kata Kunci : Kebijakan Dinas Syari’at Islam, Tindak Pidana Ikhtilaṭ, Teori Sadd Al-Żarī’ah.

Tindak pidana ikhtilāṭ merupakan perbuatan yang secara langsung menjadi perantara terjerumusnya pada kemaksiatan yang lebih besar. ikhtilat merupakan salah satu jalan (waṣīlah) terbukanya peluang terjadinya praktik yang lebih besar berupa zina. Di Aceh, Dinas Syari’at Islam memiliki fungsi yang cukup penting dalam menanggulangi praktik ikhtilat. Oleh sebab itu, pertanyaan penelitian ini yaitu apa saja penyebab terjadinya tindak pidana ikhtilat di Kota Banda Aceh, bagaimana upaya dan kebijakan Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana ikhtilat, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan teori sadd al-żarī’ah dalam upaya menanggulangi tindak pidana ikhtilat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan fokus studi lapangan. Data-data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui cara deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kasus ikhtilat di Kota Banda Aceh secara umum ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya wawasan, kesadaran, serta kuranganya kesalihan individual dan sosial. Adapun faktor eksternal cukup banyak, di antaranya adalah kurangnya pengawasan, pengaruh teknologi informasi, serta pergaulan bebas sebagai imbangan atas pergeseran sosial dan budaya masyarakat. Upaya yang dilakukan Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh yaitu melakukan sosialisasi dalam bentuk dakwah ke mesjid, sekolah, tempat lainnya, serta melakukan pengawasan langsung dalam bentuk patroli ke tempat-tempat yang diduga kuat dilakukannya praktik penyimpangan tersebut. Adapun kebijakan Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh dalam hal ini yaitu memerintahkan kepada aparat gampong agar membuat satu peraturan hukum dalam bentuk reusam gampong, kemudian membentuk muntasib gampong yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan bahkan dapat mengawasi langsung perilaku masyarakat. Menurut hukum Islam, upaya penaggulangaan praktik ikhtilat dengan cara sadd al-żarī’ah yaitu dengan adanya norma-norma hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Semua larangan pergaulan laki-laki dan perempuan mempunyai maksud untuk menutup celah (sadd al-żarī’ah) terjadinya ikhtilat. Hukum Islam juga memberikan keluasan wewenang kepada pemerintah dalam menetapkan sanksi hukum yang tepat dan tegas, sehingga pelaku berefek jera, serta memberi pelajaran bagi pelaku serta masyarakat pada umumnya.