Analisis Yuridis Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Dina Mawaddah, 140105053 (2019) Analisis Yuridis Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[img]
Preview
Text (Analisis Yuridis Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)
DINA MAWADDAH F.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (4MB) | Preview

Abstract

Kehadiran UU Pemilu menjadi persoalan baru bagi kekhususan Aceh, karena Pasal 571 huruf d mencabut Pasal 57 dan 60 UUPA. Tentu ini menjadi persoalan sangat serius karena UUD Tahun 1945 mengatur tentang daerah khusus bahkan ada pengakuan khusus terhadap daerah-daerah yang dianggap istimewa dan khusus. Hal ini tercatat dalam Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan permerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. UUPA merupakan jelmaan dari konstitusi namun disisi lain UU Pemilu mencabut serta merta tanpa pertimbangan DPRA, hal ini tentu inprosedural secara yuridis karena UUPA mensyarat setiap pasal yang dirubah harus lewat pintu “pertimbangan DPRA”. Pertanyaan peneliti dalam skripsi ini antara lain: Pertama, bagaimanakah mekanisme pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA? Kedua, bagaimanakah kedudukan UUPA dengan UU Pemilu dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia? Ketiga, apakah konsekuensi yuridis dari pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA oleh Pasal 571 hurud (d) UU Pemilu? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) dengan menggunakan data-data deskriptif dengan pendekatan taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang sederajat. Ada tiga hasil penelitian ini sebagai berikut: Pertama, bahwa mekanisme pencabutan diatur dalam Pasal 269 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 bahwa dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA. Kedua, bahwa kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sama secara yuridis, namun secara teoritis UUPA menjadi lex specialis, sedangkan UU Pemilu menjadi lex generalis. Ketiga, Secara yuridis dari pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 oleh UU Pemilu namun sudah dicabut kembali dan menegaskan Pasal 57 dan Pasal 60 berlaku kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.2 Politik > 2X6.22 Sistem Pemerintahan
200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.6 Hukum Peradilan (Qada`)
300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 320 Political and Government Science (Ilmu Politik dan Pemerintahan)
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Dina Mawaddah Dina
Date Deposited: 06 Aug 2019 02:56
Last Modified: 06 Aug 2019 02:56
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9363

Actions (login required)

View Item View Item
TOP