Pemusnahan Barang Ilegal Dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dan Fatwa Mpu Aceh No. 01 Tahun 2014 Tentang Pemusnahan Barang Ilegal (Studi Kasus Pada Bea Cukai Aceh)

Setiap negara perlu melakukan perdagangan antar negara yang disebut dengan ekspor impor. Namun dalam perkembangan ekspor impor sekarang banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak mematuhi peraturan, seperti halnya memasukkan barang dengan tidak memenuhi persyaratan ekspor impor, maka hal ini bertentangan dengan undang-undang Bea Cukai No.17 Tahun 2006 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995. Pada bab X pasal 53 yang menyatakan setiap barang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau selundupan harus dimusnahkan dan juga dalam peraturan menteri pertanian No. 42/Permentan/OT.140/6/2012 mengenai tindakan karantina tumbuhan. Penyelundupan barang merupakan perbuatan ilegal barang ilegal harus dimusnahkan. Sedangkan menurut fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 mengharamkan mubazzir, membuang-buang atau memusnahkan barang yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummat. Masalah yang akan diteliti yaitu, pertama, bagaimana pemusnahan barang ilegal menurut undang-undang dan fatwa MPU Aceh. kedua, bagaimana proses pemusnahan barang ilegal oleh Bea Cukai Aceh dan ketiga, bagaimana pemusnahan barang ilegal oleh Bea dan Cukai menurut teori maslahah. Metode penelitian yang diambil yaitu metode kualitatif, dengan teknik pengambilan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemusnahan barang ilegal menurut undang-undang yaitu dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dan lainnya, dalam fatwa MPU terhadap barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan haram memusnahkannya, karena dalam Islam menjaga jiwa salah satu tujuan syara’. Kedua, proses pemusnahan barang ilegal oleh bea cukai Aceh dilakukan setelah adanya proses hukum. Ketiga, pemusnahan barang ilegal oleh Bea Cukai Aceh menurut teori maslahah telah sesuai dengan maslahah yang bertujuan untuk menjaga jiwa sehingga tidak berbahaya terhadap kesehatan jika dikonsumsi. Bagi masyarakat hendaknya lebih mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi karna banyak mendatangkan mudharatnya dari pada manfaatnya. Selain itu peraturan bukan untuk ditakuti tetapi untuk ditegakkan dengan seadil-adilnya.