Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Kajian ini untuk menjawab permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, salah satu implementasi kewajiban pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana terdapat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Rumusan masalahnya adalah pertama bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemenuhan kesejahteraan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi fakir miskin. Kedua bagaimana implementasi dari Qanun Nomor 11 Tahun 2013 serta kendala-kendala yang dihadapi pemerintah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode normatif-empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur-unsur empiris. Hasil penelitian yang didapati bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh membuat kebijakan yaitu menganggarkan anggaran 105 juta rupiah, melakukan pendataan, memberikan bantuan dan santunan kematian, menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial, melakukan pendampingan bagi fakir miskin yang berhadapan dengan hukum, melakukan pembinaan, melakukan pengawasan, perluasan penjangkauan pelayanan dan pembangunan pusat pelayanan, memberikan peran dan memperkuat kemampuan masyarakat, namun sebagian besar dari kebijakan tersebut tidak terimplementasi dengan maksimal mengingat anggaran dana yang dialokasikan tidak memadai untuk menjalankan kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh, sehingga pelaksanaan dari kebijakan tersebut masih jauh dari harapan masyarakat. Yang belum terimplementasikan adalah pembangunan gedung pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Adapun kendala-kendala Dinas Sosial Kota Banda Aceh terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah banyak fakir miskin yang tidak terdata, yang sudah sejahtera tetapi masih mengaku dirinya miskin, anggaran yang minim dan pencairan dana yang relatif lambat.