Kebijakan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pada pasal 180 ayat 1 huruf (d) disebutkan bahwa: “Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Aceh dan Kabupaten/Kota”. Namun faktanya implementasi penetepan zakat sebagai PAD belum berjalan sebagai mana mestinya dan menimbulkan ragam persepsi dikalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem pengelolaan zakat setelah menjadi PAD pada Baitul Mal kota Banda Aceh, dan bagaimana persepsi Baitul Mal terhadap penetapan zakat sebagai PAD. Metode yang digunakan adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat sebagai PAD pada Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2015 dalam pelaksanaannya terdapat beberpa mekanisme yang belum sesuai dengan peraturan tersebut dan masih menemui berbagi kendala. Persepsi Baitul Mal terhadap penetapan zakat sebagai PAD menyimpulkan bahwa zakat sebagai PAD dalam pelaksanaannya memiliki kekurangan dan kelebihan, namun kebijakan tersebut merupakan amanah Undang-undang yang harus dijalankan.