Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menangani Pengemis Anak ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Keberadaan Pengemis di Kota Banda Aceh saat ini sangat meresahkan masyarakat, kegiatan ini bukan lagi hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga anak-anak. Tugas utama seorang anak adalah belajar, bukan bekerja atau menghasilkan uang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 telah menjelaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Salah satu lembaga yang berwenang menangani permasalahan pengemis ini ialah Dinas Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab maraknya pengemis anak dan upaya Dinas Sosial dalam menangani pengemis anak di Kota Banda Aceh menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode Penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengambilan data dilakukan secara purposive sampling, diambil melalui penelitian lapangan dan kepustakaan selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab maraknya serta perlindungan terhadap pengemis anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perwal Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial lainnya di Kota Banda Aceh, namun dalam pelaksanaannya ada kendala-kendala yang mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan penanganan pengemis anak tersebut, seperti masih banyak pengemis anak yang tidak memiliki identitas seperti KK dan Akte kelahiran sehingga sulit untuk mendata, serta ketertabatasannya sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Disarankan Kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Lembaga-lembaga terkait dan masyarakat diharapkan mampu bekerja sama dengan baik dalam penanganan pengemis anak ini serta mampu mengungkapkan pihak-pihak yang memperlakukan seorang anak dengan cara mengemis ini kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.