Kajian ini untuk menjawab permasalahan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2019 menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Idealnya, seorang ASN harus netral dalam pemilu dan apabila tidak netral akan mendapatkan hukuman disiplin baik itu hukuman disiplin tingkat ringan, sedang maupun berat. Tetapi dalam kasus wawancara antara Ustadz Abdul Somad dengan Prabowo jelas terlihat sikap tidak netral UAS, namun ia tidak dikenakan hukuman. Rumusan masalahnya ialah pertama bagaimana bentuk netralitas ASN yang diatur dalam pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kedua, apakah wawancara Ustadz Abdul Somad dengan pasangan calon presiden nomor urut 02 termasuk dalam bentuk ketidaknetralan ASN. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yakni mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek dengan menggunakan pola deskriptif untuk mendeskripsikan kejadian-kejadian yang terjadi dan fokus pada permasalahan yang aktual. Dari hasil penelitian didapati bahwa dalam pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur tentang netralitas yaitu sikap tidak berpihak dan sikap tidak memihak kepada salah satu pasangan calon dalam pemilihan umum. UAS telah melanggar netralitas ASN karena menunjukkan sikap keberpihakannya terhadap pasangan calon nomor urut 02 dengan memenuhi undangan Prabowo untuk menemuinya. UAS juga mengatakan bahwa awalnya ia ragu dengan Prabowo namun setelah menjumpai beberapa ulama yang tidak masyhur ia yakin bahwa Prabowo layak dipilih. Namun sampai saat ini UAS tidak diberikan sanksi terkait pelanggaran netralitas yang ia lakukan.