Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi (Studi Kasus Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril)

Upaya hukum adalah hak yang diberikan hakim kepada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan, bila semua upaya hukum telah dilakukan namun Hakim tetap menolak, masyarakat bisa mengajukan permohonan pemberian Amnesti kepada Presiden, apabila keputusan yang diberikan tidak terasa adil, dan Presiden akan melakukan pertimbangan, bila diterima Presiden bisa menggunakan Haknya dalam memberikan Amnesti, Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat 2 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan nasehat tertulis Hakim dan Pertimbangan Dewa Perwakilan Rakyat. Rumusan Permasalahan dari penulisan ini adalah Bagaimana Kewenangan Pesiden Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi. Kedua Bagaimana Proses Pemberian Amnesti Terhadap Kasus Baiq Nuril Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi.Metodelogi yang digunakan dalam analisis ini adalah deskriptif analisis dan yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data bahan hukum primer dan sekunder. Hasil peneliatan menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti tehadap kasus Baiq Nuril sudah tepat atau sesuai berdasarkan rasa keadilan dan Peraturan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat (2) dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi dengan adanya nasehat tertulis dari Hakim dan Pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.