Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi (Studi Kasus Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril)

Heri Suandi Banurea, 140105088 (2020) Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi (Studi Kasus Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[img]
Preview
Text (Tentang Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti)
Heri Suandi Banurea, 140105088, FSH, SHT, 085285585342.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (7MB) | Preview

Abstract

Upaya hukum adalah hak yang diberikan hakim kepada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan, bila semua upaya hukum telah dilakukan namun Hakim tetap menolak, masyarakat bisa mengajukan permohonan pemberian Amnesti kepada Presiden, apabila keputusan yang diberikan tidak terasa adil, dan Presiden akan melakukan pertimbangan, bila diterima Presiden bisa menggunakan Haknya dalam memberikan Amnesti, Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat 2 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan nasehat tertulis Hakim dan Pertimbangan Dewa Perwakilan Rakyat. Rumusan Permasalahan dari penulisan ini adalah Bagaimana Kewenangan Pesiden Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi. Kedua Bagaimana Proses Pemberian Amnesti Terhadap Kasus Baiq Nuril Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi.Metodelogi yang digunakan dalam analisis ini adalah deskriptif analisis dan yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data bahan hukum primer dan sekunder. Hasil peneliatan menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti tehadap kasus Baiq Nuril sudah tepat atau sesuai berdasarkan rasa keadilan dan Peraturan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat (2) dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi dengan adanya nasehat tertulis dari Hakim dan Pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing 1. Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA 2. Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.HI
Uncontrolled Keywords: Analisis, Kebijakan, Kewenangan Presiden, Amnesti dan Abolisi.
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.2 Politik > 2X6.22 Sistem Pemerintahan
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Heri Suandi Banurea Heri
Date Deposited: 10 Nov 2020 04:33
Last Modified: 10 Nov 2020 04:33
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14755

Actions (login required)

View Item View Item
TOP