Proses Pencalonan Anggota KIP Aceh Menurut PKPU Nomor 1 Tahun 2018

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i dinyatakan bahwa telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon dan dalam pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama. Sedangkan disini terlihat jelas bahwa anggota KIP yang mencalonkan dirinya dengan masa jabatan yang sama dan tidak membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik dalam lima tahun terakhir jabatannya. Dalam ketentuan peraturan KPU KIP Aceh dalam melaksanakan tugas dan kewajiban merekrut calon anggota sehingga adanya peraturan yang telah bermasalah dalam pencalonan anggota Komisi Independen Pemilihan di Aceh atau bertentangan dengan nilai indepedensi. Oleh sebab itu Komisi Independen Pemilihan harus melakukan peninjauan ulang data dan syarat administrasi dalam tahapan seleksi pada pasal 4 ayat (1), hal inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian skripsi ini adalah bagaimana proses kedudukan hukum anggota KIP dalam sistem pemilu di indonesia, bagaimana kedudukan anggota KIP yang pernah menjadi anggota Partai Politik. Untuk memperoleh jawaban digunakan penelitian library research terhadap beberapa proses pencalonan anggota KIP Aceh dan didukung oleh data primer yaitu PKPU Nomor 1 Tahun 2018 dalam penelitian ini didukung oleh data sekunder berupa buku, majalah, serta jurnal hukum yang relevan dengan skripsi ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer berupa PKPU dan melakukan analisis terhadap data primer terlebih dahulu. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses pencalonan anggota KIP Aceh menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak cermatnya dalam merumuskan aturan-aturan sehingga terdapat sejumlah kelemahan dalam model pembentukan Tim Independen syarat-syarat administrasi dalam tahapan seleksi yang tidak terpenuhi dan tidak konsisten dalam melaksanakan aturan-aturan dalam rekrutmen pencalonan.