Pelaksanaan Pemerintahan Adat Tingkat Mukim Dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Studi Kasus di Pemukiman Asahan, Kecamatan Kluet Utara)

Pelaksanaan Adat Mukim di Kabupaten Aceh Selatan dituangkan dalam Qanun No 23 Th 2012 Tentang Pemerintahan Mukim. Banyak mendapatkan respon yang positif terkait pelaksanaan pemerintahan Mukim, karena daerah ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya yang dapat diselesaikan dengan hukum adat. Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana kinerja pemerintahan Mukim Asahan Kecamatan Kluet Utara Menurut Qanun Aceh Selatan No 23 Th 2012 dan bagaimana pelaksanaan adat Mukim Asahan menurut Qanun Aceh selatatan No 23 Th 2012 serta apa kendala-kendala kinerja Pemerintahan Mukim Asahan Kecamatan Kluet Utara Menurut Qanun Aceh Selatan No 23 Th 2012. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan penelitian hukum sosiologis empiris. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini, kinerja pemerintahan Mukim Asahan Kecamatan Kluet Utara Menurut Qanun Aceh Selatan No 23 Th 2012 masih tergolong kurang maksimal, dikarenakan pelaksaan adat mukim Asahan menurut Qanun Aceh selatan No 23 Th 2012 Relatif rendah karena faktor fasilitas yang kurang memadai sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja Pemerintahan Mukim Asahan Kecamatan Kluet Utara Menurut Qanun Aceh Selatan No 23 Th 2012. Selain itu, kendala lainnya adalah kurangnya pemahaman Imum Mukim terhadap Qanun Aceh Selatan No 23 Th 2012. Namun pasca adanya Qanun tersebut, lembaga mukim juga berwenang mengawasi pembangunan serta menyelesaikan perselisihan di masyarakat tingkat Mukim.