Sinkronisasi Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh antara Pemerintah Aceh dan Mahkamah Syar’iyah

Dalam Pasal 125 UUPA telah diatur mengenai pelaksanaan syariat Islam yang terdapat tiga bidang yaitu aqidah, syariah dan akhlak, kemudian dijabarkan lagi menjadi sembilan bidang yaitu ibadah, ahwal al syakhshiyah, muamalah, jinayah, qadha’, tarbiyah, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Sedangkan dalam Pasal 128 disebutkan kewenangan Mahkamah Syar’iyah yang meliputi ahwal alsyakhshiyah, muamalah dan jinayah. UUPA tidak menjelaskan secara detail pembagian tugas pelaksanaan syariat Islam antara Pemerintah Aceh dan Mahkamah Syariah sebagai peradilan syariat Islam di Aceh. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana syari’at Islam yang menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Aceh dan yang menjadi tugas dan kewenangan Mahkamah Syariah yang diatur dalam Qanun Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini yang diperoleh bahwa tugas dan kewenangan Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam yang diamanatkan dalam UUPA belum semuanya diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh, ketentuan pelaksanaan syariat Islam yang telah dijabarkan ialah Qanun Aceh tentang MPU, pembinaan dan perlindungan aqidah, pedoman dan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah, sistem jaminan produk halal, lembaga keuangan syariah, serta baitul mal. Terkait tugas dan kewenangan Pemerintah Aceh yang belum dijabarkan dalam Qanun Aceh adalah tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Ibadah Haji, ketentuan di bidang Pers dan penyiaran. Dalam konteks tugas dan kewenangan Mahkamah Syariah dalam pelaksanaan syariat Islam yang telah diatur dalam Qanun Aceh adalah sebagian bidang jinayat dan sebagian bidang dari muamalah, sedangkan bidang Ahwal Alsyakhsyiah ini masih menjadi Rancangan Qanun Aceh.. Kesimpulan selanjutnya dalam Qanun Aceh yang bertanggungjawab atas pelaksanaan adalah Pemerintah Aceh. Sedangkan Mahkamah Syar’iyah mempunyai kewenangan mengadili dan memutuskan perkara baik yang merupakan sengketa ataupun jarimah (kejahatan dan pelanggaran) dalam semua bidang di atas.