Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Pengawasan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Illegal di Kota Banda Aceh

Kemajuan di bidang industri bidang kesehatan terutama obat tradisional berefek pada produsen dan konsumen yang memproduksi dan memperjualbelikan obat secara ilegal. Penyidik pegawai negeri sipil BBPOM merupakan pihak yang mendapatkan wewenang untuk melakukan pengawasan peredaran obat ilegal. obat tradisional atau jamu bersifat sebagai sarana penyembuhan penyakit apabila digunakan dengan dosis dan waktu yang tepat. Jadi, apabila tidak digunakan upaya tersebut maka akan bersifat racun. Adapun permasalahan penulis sebagai berikut: pertama, Bagaimana peran penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) Banda Aceh dalam pengawasan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal. Kedua apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) Banda Aceh. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini ialah deskriftif analisis yang merupakan metode untuk memperoleh atau memberikan data secara detil mengenai manusia, keadaan dan gejala-gejalanya. Pengumpulan data pada penelitian ini penulis lakukan dengan metode lapangan dan metode pustaka. Hasil penelitian yang penulis lakukan ialah petama, Peran penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawasan obat dan makanan dalam mengawasi tindak pidana peredaran obat tradisional dengan melakukan upaya Represif. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawasan obat dan makanan adalah tataran membantu tugas kepolisian dalam menegakkan peraturan perundang –undangan di bidang kesehatan khususnya membantu dalam penyidikan tindak pidana kesehatan. Kedua, Faktor pendukung kinerja penyidik pegawai negeri sipil BBPOM ialah adanya fasilitas berupa kantor, kendaraan dinas dan biaya pembiayaan oprasional, Sedangkan faktor penghambatnya ialah kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil BBPOM, kurangnya kualitas SDM, dan kurangnya kerjasama pihak BBPOM dengan pelaku usaha dan para pedagang.