Kabupaten Bener Meriah telah diresmikan tahun 2004 yang dipimpin oleh minimal 10 Bupati. Pengisian Jabatan Bupati pada awal diresmikannya Kabupaten ini, berpedoman kepada Undang-Undang Kabupaten Bener Meriah Nomor 41 tahun 2003, pasal 12 ayat 1. Pada periode 2012-2017 terdapat kekosongan jabatan Bupati, sebab Bupati definitif pada periode ini tersandung kasus korupsi. Regulasi pengisian kekosongan jabatan bupati ini ada pada pasal 87 ayat 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pada pengisian kekosongan jabatan bupati Bener Meriah ini diisi oleh Wakil Bupati Bener Meriah. Pengisian kekosongan jabatan bupati ini diduga menyalahi ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di mana seharusnya melibatkan Rapat Paripurna DPRD, justru dilakukan hanya dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Aceh. Untuk itu, permasalahan yang dialami ialah bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan Bupati Bener Meriah periode 2012-2017, dan tinjauannya menurut Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta bagaimana pengisian kekosongan tersebut dilihat menurut fiqh siyasah. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianaslisis dengan deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengisian jabatan Bupati Bener Meriah periode 2012-2017 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri agar Gubernur Aceh mengangkat wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) bupati. Pengisian kekosongan jabatan Bupati tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 54 mengharuskan ada Rapat Paripurna DPRA atau DPRK dan disahkan oleh Presiden. Pengisian kekosongan jabatan Bupati Bener Meriah sesuai dengan prinsip fiqh dusturiyah.