Penegakan Syari’at Islam di Kota Banda Aceh Dari Tahun 2016-2019

Aceh merupakan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, yaitu salah satunya adalah kewenangan untuk dapat melakukan Syari’at Islam, dengan hal menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan serta adanya kepastian hukum. Amanat Pasal 125 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh ini meliputi Aqidah, Syariah, dan Akhlah yang telah diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 126 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menjelaskan “bahwa setiap orang yang beragama Islam harus menaati dan mengamalkan Syari’at Islam yang berlaku serta bagi setiap orang yang bertempat tinggal atau yang berada di wilayah Aceh itu wajib menghormati pelaksanaan Syari’at Islam yang telah berlaku di Aceh”. Melihat penegakan Syari’at Islam yang terus diperjuangkan oleh pemerintah agar terlaksana dan dapat mengurangi pelanggaran Syari’at Islam, namun pada kenyataan saat ini penegakan Syari’at Islam dari tahun 2016-2019 masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Syari’at Islam yang terjadi di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh, pelanggaran Syari’at Islam yang paling banyak terjadi yaitu perkara ikhtilath yang pada setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana penegakan Syari’at Islam di Kota Banda Aceh dari tahun 2016 sampai 2019? dan faktor apa saja yang dapat mendukung dalam penegakan Syari’at Islam di Kota Banda Aceh dari tahun 2016 sampai 2019?. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penegakan Syari’at Islam di Kota Banda Aceh dari tahun 2016 sampai 2019 masih dinilai lemah. Buktinya masih ada pelanggaran Syari’at Islam yang terus terjadi walaupun kadang mengalami peningkatan dan kadang penurunan jumlah pelanggarannya. Faktor pendukung penegakan Syari’at Islam di Kota Banda Aceh ada empat yaitu sosialisasi, koordinasi, peraturan (qanun) dan anggaran dana dalam penegakan Syari’at Islam.