Amnesti merupakan salah satu jalan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut dengan pemberontakan atau pidana politik lainnya yang berdampak terhadap negara dan masyarakat. Hingga saat ini di Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 Pasal 14 ayat (2) dan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1954 pasal 1 tentang Amnesti dan Abolisi, tidak ada disebutkan batasan atau jenis tindak pidana yang dapat diberikan amnesti, di dalam hukum pidana Islam membagi pidana pada tiga jenis (hudud, ta’zir, qishash). Yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan presiden dalam memberikan amnesti saat ini di Indonesia dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan presiden dalam memberikan amnesti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan yuridis-normatif/doktrinal, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis konten dan dengan logika berpikir secara komparatif-deduktif. Di dalam sejarah Islam saat penaklukan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW pernah memberikan pengampunan kepada para pemberontak, begitu pula dengan para khalifah-khalifah setelahnya, di Indonesia saat ini belum ada peraturan baru yang mengatur amnesti secara khusus layaknya grasi, sehingga pemberian amnesti sangat sulit diberikan pada konteks saat ini, mengingat UU yang berlaku saat ini sudah tidak layak untuk diterapkan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar amnesti merupakan hak, namun dalam fiqh siyasah amnesti merupakan kewajiban bagi seorang kepala negara selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, setiap pemaafan yang diberikan, dilakukan demi mencapai satu tujuan, yakni menciptakan kemashlahatan yang lebih besar. Pemberian amnesti yang dilakukan oleh presiden saat ini sudah sesuai dengan ketentuan fiqh siyasah, karena konsep amnesti dalam Undang-Undang dan konsep pengampunan dalam fiqh siyasah sama-sama diadasarkan demi kepentingan negara yang menyangkut dengan kepentingan manusia dan tercapainya kemashlahatan ummat.