Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima merupakan produk hukum yang dibuat Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melindungi hak-hak para PKL, Namun dalam implementasinya qanun tidak memberi dampak yang signifikan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh materi qanun yang kontra produktif ataupun birokrasi dinas terkait yang belum kooperatif. Dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa persoalan untuk melihat singkronisasi antara qanun dan penerapannya, diantaranya bagaimana implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 terhadap penertiban pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh. Kemudian, bagaimana efektifitas penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 terhadap keteraturan Kota Banda Aceh dan keberlangsungan usaha PKL dan bagaimana nilai–nilai syariat dimuat dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 dan diterapkan dalam penertiban PKL di Banda Aceh. Metode penelitian ini berupa yuridis empiris dengan pendekatan Legal Approach dan Case Approach, pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara dan menelaah bahan-bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi qanun terhadap pengaturan PKL terdiri: pendataan, pembinaan dan pengawasan. Pendataan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap data para PKL yang mendaftar izin kepada UPTD Pasar. Pembinaan dilakukan dalam bentuk pelatihan UMKM, pemberian bantuan modal dan pembinaan untuk berkontribusi dengan Asosiasi PKL. Pengawasan dilakukan dengan cara sosialisasi dan edukasi dalam bentuk razia lapangan. Penerapan qanun terhadap keteraturan Kota Banda Aceh belum efektif karena tidak ada solusi yang jelas terhadap penetapan lokasi bagi para PKL. Syariat Islam sebenarnya sudah dijadikan landasan pokok dalam penyusunan kebijak publik di Aceh namun tidak ditemukannya secara eksplisit nilai-nilai syariat Islam.