Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 mengatur ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar, kebijakannya meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dampak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar bertentangan dengan beberapa hak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Masalah yang dikaji adalah bagaimana Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, dan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 bertujuan untuk mencegah penyebaran koronavirus. Kebijakan ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam perspektif Fiqh Siyasah hak asasi seseorang bisa dikesampingkan jika bertentangan dengan hak lain yang lebih besar, sesuai prinsip “Maslahat umum didahulukan atas maslahat khusus”. Pemerintah melakukannya atas dasar tujuan dan keinginan untuk mencapai kemaslahatan bersama (umum) dalam mengurangi penyebaran koronavirus, meskipun pemerintah harus mengesampingkan kemaslahatan individu (khusus).