Banjir yang terjadi di lintasan Kecamatan Juli menyebabkan rusaknya harta milik Negara seperti jalan dan saluran air. Dan membawa dampak dan kemudharatan bagi masyakarat. Dalam hal ini pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanggulangan banjir yang terus terjadi serta yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan harta milik Negara yang rusak karena banjir sehingga mengganggu pengguna harta milik negara yang seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu penulis ingin meneliti secara terperinci terkait bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam memelihara aset milik negara dalam konsep milk al-daulah serta bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Bireuen dalam penanggulangan banjir dan pemeliharaan harta milik Negara yang terjadi di lintasan Kecamatan Juli dalam perspektif milk al-daulah. Penelitian ini ditulis menggunakan metode yuridis formal dengan jenis penelitian kualitatif, dan data di peroleh dengan menggunakan teknik wawancara, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa, pertama, dalam konsep milk al-daulah, pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab atas harta milik negara yang telah dibangun untuk kepentingan umum agar dijaga dan diperbaiki. Kedua, bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bireuen dalam penanggulangan banjir yaitu dengan membangun irigasi dan saluran air yang baik, memperbaiki harta milik Negara yang rusak akibat banjir. Ketiga Tanggung jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam Penanggulangan banjir pada Lintasan Kecamatan Juli belum sepenuhnya sejalan dengan konsep milk al-daulah, karena pemerintah belum secara penuh melakukan upaya-upaya dalam penanggulangan banjir karena pemerintah masih lalai dalam pengecekan dan pembersihan saluran air di sepanjang lintasan serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan banjir sehingga banjir terus terjadi dan pemerintah belum menetapkan sanksi tegas bagi masyakarat yang masih melakukan tindakan yang menyebabkan banjir.