Pelaksanaan legislasi di Indonesia melibatkan peran serta partisipasi masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3). Dalam perspektif Islam, peran serta masyarakat juga diakui dalam konsep syura. Untuk itu masalah yang dikaji ialah apa bentuk partisipasi masyarakat pada proses legislasi di Indonesia? bagaimanakah pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam UUP3 menurut konsep syura? dan bagaimana pandangan syura terhadap legislasi di Indonesia? Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau statute approach. Hasil penelitian ini bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam legislasi di Indonesia adalah upaya dalam melibatkan masyarakat secara langsung maupun melalui para wakil rakyat di parlemen. Partisipasi masyarakat dalam legislasi di Indonesia dilakukan dengan partisipasi melalui organisasi, lembaga atau instansi terkait melalui Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU). Partisipasi masyarakat dalam UUP3 dilaksanakan dengan proses melibatkan masyarakat dengan proses hak memberikan masukan secara lisan atau tertulis di tiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hak memberikan masukan masyarakat atas nama individu atau kelompok dilakukan secara daring atau luring, dilaksanakan melalui proses kegiatan konsultasi publik, RDPU, kunjungan kerja, seminar, loka karya, diskusi, melalui kegiatan konsultasi publik yang lainnya. Ditinjau menurut konsep syūrā, pelaksanaan partisipasi masyarakat yang ditetapkan UUP3 sesuai dengan konsep syūrā, karena dalam syūrā, keterlibatan dan partisipasi masyarakat diakui dalam pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah. Menurut pandangan syūrā, proses legislasi atau pembentukan hukum di dalam Islam dilakukan oleh para ahli hukum atau ulama keanggotaannya berada di lembaga al-sulthah al-tasyri’iyyah. Proses pembentukan hukum atau legislasi menurut konsep syūrā dilakukan secara musyawarah terkait masalah-masalah yang belum dijelaskan secara pasti dalam Alquran dan hadis. Para anggota yang berada di lembaga sulthah tasyri’iyyah diberikan kewenangan dalam melakukan ijtihad. Adapun legislasi di Indonesia juga dilakukan terhadap para ahli yang menjadi perwakilan dari masyarakat di lembaga legislatif. Dengan begitu legislasi di Indonesia relevan dan sesuai dengan pembentukan hukum dalam pandangan Islam