Di Indonesia, persyaratan untuk menjadi anggota legislatif yaitu minimal tamatan SMA sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 240 huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Namun, hal ini berbanding terbalik dengan persyaratan yang dikemukakan oleh para ahli ketatanegaraan Islam. Untuk itu masalah yang dikaji ialah bagaimana persyaratan pendidikan calon anggota legislatif dalam hukum positif? Bagaimana persyaratan pendidikan calon anggota legilatif dalam Fiqh Siyasah? serta bagaimana analisis perbandingan antara hukum positif dan Fiqh Siyasah terkait persyaratan pendidikan calon anggota legislatif? Kajian penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini bahwa persyaratan pendidikan calon anggota legilatif yang terdapat dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ini memang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, namun didalam peraturan tersebut dirasa memiliki kelemahan dimana lembaga yang membuat dan melahirkan produk peraturan perundang-undangan hanya berpendidikan tamatan SMA. Syarat pendidikan/gelar akademik bagi Ahl Halli wa al-Aqdi sama sekali tidak disinggung oleh ahli ketatanegaraan Islam pada zaman dahulu dikarenakan fakta sosial pada zaman tersebut belum menuntut terpenuhinya syarat itu, namun bukan berarti mereka tidak mensyaratkan kapasitas ilmu bagi Ahl Halli wa al-Aqdi, seperti salah satunya Al-Mawardi mensyaratkan mempunyai ilmu pengetahuan untuk ijtihad. Analisis perbandingan antara hukum positif dan Fiqh Siyasah terdapat pada syarat yang diajukan oleh para ulama terdahulu yang lebih tinggi dibandingkan dengan syarat pada Undang-undang, ini dapat dilihat dari aspek perbedaan diantara keduanya yang bahwa salah satu syarat dari ulama terdahulu yaitu mampu berijtihad dengan menguasai berbagai cabang ilmu sesuai syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin tamatan SMA mampu menguasai seluruh cabang ilmu tersebut.