Tuha peut adalah seorang dewan atau orang tua yang memiliki pengetahuan luas tentang adat dan agama. Keberadaan Tuha peut merupakan bagian dari Dewan Gampong dan Tuha peut Gampong merupakan Badan Penasehat Masyarakat Gampong yang mengontrol pelaksanaan Pemerintahan Gampong. Keberadaan Tuha peut dalam pemerintahan Gampong tidak hanya sebagai lembaga pengawasan dan penasehat, namun Tuha peut juga memiliki fungsi penting dalam merumuskan Qanun Gampong bersama Keuchik. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha peut. Adapun mengenai Unsur-unsur Tuha peut telah tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh No 10 Tahun 2007 Tentang Tuha peut Gampong menyatakan “ (a) Tokoh agama; (b) Tokoh masyarakat; (c) Pemuka adat; (d) Cerdik Pandai/ Cendikiawan. Selanjutnya dapat ditinjau dari siyasah dusturiyah, dalam Fikih Siyasah Dusturiyah, para ulama dan cendekiawan Islam menerapkan prinsip-prinsip Fikih Islam untuk menganalisis dan memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi dan panduan dalam mengatur tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan keadilan. Metode penelitian yang di gunakan mengunakan pendekatan perundang-undangan dan jenis penelitian normatif empiris. Dari hasil pernelitian pada penulisan skripsi ini, menunjukkan bahwa minimnya partisipasi perempuan dalam rapat-rapat terkait Tuha Peut bukanlah sekadar masalah keengganan atau ketidakminatan, melainkan terkait dengan norma sosial dan budaya yang membatasi akses perempuan ke ranah politik. Keuchik menggambarkan bahwa melibatkan perempuan dalam rapat-rapat politik dapat menimbulkan risiko fitnah atau bahkan tidak diizinkan oleh suami mereka. Hal ini mencerminkan adanya struktur kekuasaan yang patriarkal, di mana perempuan masih secara sistematis dianggap kurang cocok atau bahkan dilarang untuk terlibat dalam ranah politik desa.