Proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kecamatan Bebesen Blang Gele, Kabupaten Aceh Tengah, merupakan salah satu proyek penting yang dibangun pemerintah untuk mengurai air limbah. Namun dalam proses pembangunannya mengalami permasalahan yang disebabkan oleh wanprestasi pihak kontraktor PT MP, dan menjadi permasalahan riset ini yaitu bagaimana kesepakatan yang dicapai untuk penyelesaian wanprestasi pada pembangunan IPAL di Kec. Bebesen, dan tinjauan akad ijārah ‘ala al-‘Amāl terhadap penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada pembangunan proyek IPAL di Kec. Bebesen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan data dokumentasi. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa kontrak antara Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman (Satker P2P) Provinsi Aceh dengan PT. MP untuk Pembangunan proyek IPAL sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati termasuk jumlah anggaran Pembangunan, spesifikasi teknis dan tenggat waktu pengerjaan dan pemeliharaan bangunan. Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi perubahan signifikan pada lokasi Pembangunan yang berubah dari rencana awal dan volume pekerjaan sehingga menyebabkan wanprestasi dari pihak manajmen PT MP yaitu keterlambatan dalam penyelesaian proyek dari timeline yang telah ditetapkan. Wanprestasi yang terjadi dikategorikan pada objek pembangunan proyek IPAL sebagai ma’jur dalam akad ijārah ‘ala al-‘amāl yang harus diwujudkan oleh PT MP. Untuk menyelesaikan wanprestasi, maka disepakati dalam bentuk tiga tahap addendum yang mencakup penambahan volume pekerjaan, biaya pembangunan IPAL, dan waktu. Addendum ketiga juga menetapkan denda harian sebesar 1/1000 dari sisa nilai pekerjaan yang belum selesai, sesuai dengan SSKK Pasal 68.4 Ayat c, untuk memastikan penyelesaian proyek tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direvisi. Sesuai kesepakatan pada addendum ke tiga, PT MP berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaannya sebagai kewajiban terhadap Satker P2P sebagai pemilik proyek, sehingga wanprestasi pada ijārah ‘ala al-‘amāl diselesaikan dengan baik dan seluruh item kontrak dapat direalisasikan sesuai standar Satker P2P, sehingga seluruh syarat pada ma’jur sebagai objek akad sesuaian dengan prinsip dan syarat akad ijārah ‘ala al-‘amāl.